RAKOR PROGRAM DAN ANGGARAN 2016 DAN RENJA 2017 Raker Pembekalan/Penyuluhan & Evaluasi Produk Huku

Informasi Terbaru

Rapat Koordinasi Anggaran Pilkada

Menyongsong Pemilihan Bupati dan WakilBupati Serentak pada Tahun 2018, KPU Prov Kalsel melaksanakan Rakor Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (26/9/2016). Rakor dilaksanakan di Aula KPU Prov Kalsel dan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Sekretaris KPU Kab/Kota, Pejabat/Staf yang menangani perencanaan penyusunan anggaran Pilkada KPU Kab Tapin, Kab Hulu Sungai Selatan,Kab Tabalong, Kab Tanah Laut. Narasumber pada Rakor ini dibawakan oleh Nur Kholis Majid selaku Anggota KPU Prov Kalsel Divisi Perencanaan, Kauangan dan Logistik. 

Baca Lengkap...

Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah di Kalsel

Di Kalimantan Selatan untuk tahun 2016 ada 2 (Dua) Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.

Pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan pada 21 s.d 23 September 2016. Untuk Kabupaten Barito Kuala sampai hari dan jam penutupan pendaftaran ada 3 (Tiga) Pasangan calon yang telah mendaftar yaitu:

Baca Lengkap...

Diklat Perbendaharaan

KPU Kalsel telah melaksanakan Diklat Perbendaharaan pada tanggal 6 s.d 9 September 2016 di Hotel G'Sign Banjarmasin. Peserta Diklat Perbendaharaan diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Bendahara Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan  dan 1 (satu) orang calon Bendahara atau staf keuangan.

Diklat dibuka pada hari Selasa pukul 14.00 Wita.

Baca Lengkap...

Rapat Koordinasi Pengelolaan PPID Online

Rapat Koordinasi Pengelolaan PPID Online dibuka pada jam 09.00 Wita dan bertempat di KPU Prov Kalsel. Materi diberikan oleh M. Husni dari Sekretariat KPU Prov Kalsel, dan Peserta yang berhadir adalah seluruh Operator PPID KPU Kabupaten/Kota se Kalsel.

PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik. Dasar Hukum Pembentukan PPID adalah UU N.o 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PERMENKOMINFO No. 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang PPID adalah PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Baca Lengkap...

Sosialisasi dan update data harus terus menerus

 

Sosialisasi pemilu maupun pilkada harus terus menerus dilakukan secara maksimal. Jika pendanaan terbatas, perlu upaya bagaimana menyiasati agar sosialisasi tetap bisa terlakasana, sehingga partisipasi politik masyarakat terus meningkat.

Demikian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Kalsel Dr Hj Masyithah Umar MHum mengatakan hal itu pada Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester 1 Tahun 2016 bersama KPU kabupaten/kota se-Kalsel, Selasa (30/8) di Aula KPU Kalsel.

Menurut Masyithah, KPU harus terus melakukan sosialisasi, karena masyarakat kita masih memerlukan informasi dan penjelasan bahkan rayuan untuk ikut memilih atau berpartisipasi politik dalam pemilu dan pilkada. Demikian halnya pula dengan update data pemilih, akan menggiring pada tingkat partisipasi pemilih.

Komisioner lainnya Nurkholis Majid MPd menekankan, sebagai institusi publik, KPU harus terus memberi ruang bagi publik untuk mempergunakan hak pilih mereka. “Partisipasi masyarakat merupakan hak mereka, guna memilih pemimpin, yaitu dengan terdaftarnya mereka sebagai pemilih,”katanya.

Mereka, lanjut Majid, tidak akan bisa berpartisipasi dalam proses pemilihan manakala tidak terdaftar, padahal menjadi tugas kita memberi jaminan terpenuhinya hak mereka untuk memilih. Jadi, mereka jangan sampai tidak terdaftar.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr Samahuddin mengatakan, partisipasi pemilih di Indonesia masuk kategori partisipasi yang cukup tinggi, dan kita sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan infrastruktur terkait kelengkapan peralatan pemilihan tersebut. (mk)

Sosialisasi dan update data harus terus menerus!

Sosialisasi pemilu maupun pilkada harus terus menerus dilakukan secara maksimal. Jika pendanaan terbatas, perlu upaya bagaimana menyiasati agar sosialisasi tetap bisa terlakasana, sehingga partisipasi politik masyarakat terus meningkat.

Demikian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Kalsel Dr Hj Masyithah Umar MHum mengatakan hal itu pada Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester 1 Tahun 2016 bersama KPU kabupaten/kota se-Kalsel, Selasa (30/8) di Aula KPU Kalsel.

Menurut Masyithah, KPU harus terus melakukan sosialisasi, karena masyarakat kita masih memerlukan informasi dan penjelasan bahkan rayuan untuk ikut memilih atau berpartisipasi politik dalam pemilu dan pilkada. Demikian halnya pula dengan update data pemilih, akan menggiring pada tingkat partisipasi pemilih.

Komisioner lainnya Nurkholis Majid MPd menekankan, sebagai institusi publik, KPU harus terus memberi ruang bagi publik untuk mempergunakan hak pilih mereka. “Partisipasi masyarakat merupakan hak mereka, guna memilih pemimpin, yaitu dengan terdaftarnya mereka sebagai pemilih,”katanya.

Mereka, lanjut Majid, tidak akan bisa berpartisipasi dalam proses pemilihan manakala tidak terdaftar, padahal menjadi tugas kita memberi jaminan terpenuhinya hak mereka untuk memilih. Jadi, mereka jangan sampai tidak terdaftar.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr Samahuddin mengatakan, partisipasi pemilih di Indonesia masuk kategori partisipasi yang cukup tinggi, dan kita sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan infrastruktur terkait kelengkapan peralatan pemilihan tersebut. (mk)

Baca Lengkap...

Pelantikan Kepala Bagian baru KPU Prov Kalsel

Sekretaris KPU Prov Kalsel melantik Kepala Bagian baru Suwarno sebagai Kepala Bagian Teknis, Hukum dan Hupmas KPU Prov Kalsel pada 4 Agustus 2016.

Baca Lengkap...